Mengapa Jokowi mau merangkul semua partai masuk dalam pemerintahan Prabowo-Gibran?
Pengamat politik Nicky Fahrizal mengatakan dalam sejarah politik Indonesia tradisi oposisi yang efektif terakhir terjadi di era demokrasi liberal pada tahun 1950-an, atau yang dikenal sebagai demokrasi parlementer.
Tetapi ketika kembali ke sistem presidensial, keberadaan oposisi semakin mengecil. Catatan adanya oposisi hanya kala PDIP tidak menjadi partai pemenang pemilu.
"Masuk era reformasi di awal, makin naik turun," sebut Nicky.
"Jadi desain sistem ketatanegaraan kita membentuk model pemerintahan yang oposisinya tidak efektif."
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Akibat dari tidak kuatnya peran oposisi, pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah akan melemah.
Dan ketika terjadi kekeliruan di dalam pengambilan kebijakan, tidak akan ada yang mendorong perbaikan. Apalagi kalau suara kritis dari masyarakat sipil dibungkam.
Baginya saat Jokowi menyebut dirinya sebagai "jembatan" partai-partai, itu artinya dia tetaplah sebagai "king maker" sebelum dan sesudah pemilu.
"Ini semua memang seperti yang dia katakan setahun lalu mengatakan akan cawe-cawe, dan itu berhasil."
Sementara itu, Silvanus Alvin menilai keinginan Prabowo maupun Jokowi yang ingin merangkul sebanyak-banyaknya partai supaya komunikasi dengan legislatif sebutnya lebih kondusif.
Apalagi untuk mewujudkan program-program kampanye yang selama ini disuarakan yakni makan siang gratis.
"Itu kan harus melewati proses di DPR untuk menggolkan anggarannya."
Akan tetapi, dia menyayangkan langkah Presiden Jokowi -yang disebutnya melangkahi Prabowo- jika betul bahwa pertemuannya dengan Surya Paloh untuk menjajaki koalisi bersama di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Alvin, Presiden Jokowi sebaiknya fokus saja pada sisa pemerintahannya untuk menuntaskan sejumlah kebijakannya dan yang utama menjaga kondusifitas bangsa.
"Saatnya Presiden Jokowi menjadi sosok negarawan yang memikirkan bangsa, di sisa [jabatan] ini selesaikan tugas dan menuntaskan kepemimpinannya dengan mulus."
Apa tanggapan koalisi Anies-Muhaimin?
Ketua Fraksi PKB di DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut pertemuan Ketum NasDem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi tak ada koordinasi dengan ketum partai koalisi dan Timnas Anies-Muhaimin (AMIN).
Meski dia menilai pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi merupakan hak Nasdem sebagai partai. PKB, katanya, akan tetap pada sikapnya yakni mengawal pemilu hingga penghitungan resmi dari KPU tuntas.
Namun demikian, Ketua DPP PKB, Daniel Johan mengingatkan bahwa parpol-parpol anggota Koalisi Perubahan atau koalisi pengusung capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar telah membuat kesepakatan tentang langkah yang bakal dilakukan di tengah tahapan pemilu.
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Koalisi yang terdiri dari PKB, Nasdem, dan PKS membuat konsensus untuk sama-sama mengawal perolehan suara, baik yang terkait pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan anggota legislatif (Pileg) setiap partai.
"Kesepakatan itu yang seharusnya dipegang partai saat ini, termasuk Nasdem, ketika proses pemilu masih pada tahapan rekapitulasi suara," kata Daniel seperti dilansir Kompas.com.
Dia juga mengatakan belum ada undangan Jokowi kepada partainya.
Sama seperti PKB, juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi merupakan hak Nasdem dan tidak memengaruhi apapun sikap PKS.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Ahad petang, 18 Februari 2024.
"Dipanggil Pak Presiden," kata politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni tentang pertemuan itu seperti dikutip Antara di Jakarta hari ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengatakan pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bersifat silaturahmi yang biasa dilakukan. "Silaturahim biasa saja," kata dia.
Belum diketahui pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan tersebut. Namun diketahui ini adalah pertemuan pertama kali Jokowi dengan Surya Paloh usai penyelenggaraan Pemilu 2024.
Hingga berita ini diturunkan pihak Istana presiden belum memberikan informasi mengenai pertemuan tersebut.
Seperti diketahui, Partai NasDem pimpinan Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Anies berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Adapun hasil hitung cepat, pasangan Anies-Muhaimin berada di posisi kedua setelah pasangan Prabowo-Gibran. Anies-Muhaimin berdasarkan quick count memperoleh sekitar 25 persen.
Sebelumnya, Surya Paloh dikabarkan bertemu dengan Anies pada Jumat, 16 Februari 2024.
Menurut Anies pertemuannya dengan bos Media Grup itu untuk membahas fakta-fakta terkait Pemilu.
"Kami diskusi tentang perkembangan, saling mencocokkan pandangan," kata dia di Jakarta, Jumat lalu.
Selain itu, Surya Paloh juga sebelumnya mengatakan bahwa kemungkinan dalam waktu dekat dirinya akan berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk membahas perkembangan Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Hal itu dikatakannya usai menggunakan hak suara pada Pemilu 2024 di TPS Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu 14 Februari 2024.
Ada perbedaan pernyataan antara Istana dengan Partai NasDem soal awal mula pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketum NasDem Surya Paloh. Jokowi mengatakan baik dirinya maupun Surya Paloh sama-sama ingin bertemu.
"Saya kira dua duanya," kata Jokowi di RS Pusat Pertahanan Negara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024). Jokowi ditanya siapa yang mengundang terlebih dahulu soal pertemuannya dengan Surya Paloh.
Jokowi mengatakan hal tersebut tidak perlu diperdebatkan. Yang terpenting menurutnya, pertemuan itu akan bermanfaat bagi perpolitikan ke depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak perlu lah siapa yang ngundang, siapa yang ngundang, nggak perlu, yang paling penting memang ada pertemuan, dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira yang paling penting itu," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi bertemu Surya Paloh pada Minggu (18/2) malam di Istana Negara. Pihak Istana menyebut sebelumnya Surya Paloh memohon untuk menghadap Jokowi. Atas permintaan itu, Jokowi kemudian mengalokasikan waktu.
"Sebelumnya, Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden," ujar Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Minggu (18/2).
Atas permohonan tersebut, Jokowi menerima Surya Paloh. Pertemuan pun berlangsung di Istana Merdeka.
"Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh, malam hari tadi di Istana Merdeka," lanjutnya.
NasDem membantah. NasDem mengatakan kehadiran Paloh di Istana untuk memenuhi undangan makan malam dari Jokowi.
"Kehadiran Ketua NasDem Pak Surya Paloh di Istana Negara adalah memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi," kata Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (18/2).
Dalam keterangan itu, Hermawai sekaligus meluruskan informasi bahwa Surya Paloh meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana.
Simak Video 'Jokowi soal Ketemu Surya Paloh: Sangat Bermanfaat Bagi Perpolitikan-Negara':
[Gambas:Video 20detik]
Pertanyaan Jokowi soal Cawapres Anies Diungkap Surya Paloh
Jokowi menjamu Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Jokowi bertanya kepada Surya Paloh, siapa bakal cawapres pendamping Anies Baswedan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh baru awal. Ia mengaku hanya menjadi jembatan elite partai politik.
"Ini baru awal-awal, nanti kalau sudah final nanti kami... tapi itu sebetulnya saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai, partai-partai," kata Jokowi usai meresmikan RSPPN Panglima Besar Soedirman di Jl. Veteran Raya, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Senin (19/2).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ditanya lebih lanjut, Jokowi berkata hanya ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Menurutnya, masalah politik merupakan ranah partai.
"Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Kalau urusan politik itu urusan partai," katanya.
Sebelumnya Jokowi bertemu dengan Ketum NasDem Surya Paloh di Istana Merdeka pada Minggu (18/2) malam. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Surya Paloh yang meminta menghadap Jokowi selepas Pilpres 2024. Menurutnya, Jokowi lalu meluangkan waktu kemarin malam.
"Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh, malam hari tadi di Istana Merdeka," ujarnya.
"Silaturahmi membicarakan agenda agenda kebangsaan, menghadapi berbagai tantangan global, termasuk hal-hal yang terkait dinamika politik dan pemilu," kata Ari menambahkan.
Sementara Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni mengatakan Paloh yang dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana. Menurutnya, pertemuan ini sebatas silaturahmi.
"Dipanggil Pak presiden beliau. Silaturahim biasa saja," ujar Sahroni kepada CNNIndonesia.com.
NasDem, PKB dan PKS sebelumnya telah mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024.
Sementara itu, putra Jokowi, Gibran Rakabuming maju berpasangan dengan Prabowo Subianto bersama Koalisi Indonesia Maju. Prabowo-Gibran sejauh ini unggul berdasar quick count.
Apa yang dibicarakan Jokowi dan Surya Paloh?
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin, mengatakan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menjadi "magnet besar" bagi publik.
Sebab dalam Pilpres 2024, keduanya berada di kubu yang berseberangan. Surya Paloh menjadi pengusung pasangan Anies-Muhaimin yang menyuarakan ide perubahan. Adapun Presiden Jokowi mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka yang bersanding dengan Prabowo Subianto.
Menurut Alvin, pertemuan yang dibarengi makan malam tersebut membicarakan sejumlah isu.
Mulai dari keinginan untuk mengembalikan "rasa konsolidasi" yang dulu pernah ada - mengingat pada Pemilu 2014 dan 2019 partai Nasdem menjadi penyokong Jokowi -hingga upaya mengajak Nasdem "kembali menjadi bagian pemerintahan".
"Karena Nasdem ini dari Pemilu 2014, 2019 di dalam pemerintahan, dia punya rekam jejak bersama Presiden Jokowi ketika menjadi capres untuk pertama kalinya," ujar Silvanus Alvin kepada BBC News Indonesia.
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Pengamat politik dari Centre for strategic and international Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, juga sependapat.
Ia menduga, pembicaraan keduanya sudah mengarah pada penjajakan koalisi dengan kubu Prabowo-Gibran. Apalagi Presiden Jokowi menyebut dirinya sebagai jembatan untuk urusan partai-partai.
Pasalnya gaya pemerintahan Prabowo tak akan jauh berbeda dengan Jokowi yang "sebisa mungkin merangkul semua partai agar tidak tercipta oposisi yang efektif".
"Dan bisa juga strategi bersama. Prabowo akan melakukan kunjungan ke Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang punya hubungan pasang surut dengan Jokowi."
Berbeda dengan Nicky, pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, berkata penjajakan untuk berkoalisi kembali terlalu dini disampaikan Jokowi kepada Surya Paloh.
Karena bagaimanapun penghitungan suara oleh KPU masih berjalan meskipun berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan Prabowo-Gibran unggul telak.
Ia menduga arah pembicaraan itu bagian dari "upaya menjinakkan" kubu Surya Paloh yang selama ini kencang menyuarakan adanya dugaan kecurangan.
"Penjinakan kepada Surya Paloh bahwa sekarang kami sudah menang, tidak perlu lagi keras-keras dan terima kekalahan," ujar Ahmad Atang.
"Atau pertemuan itu sebagai bagian dari upaya melakukan cooling down dinamika politik yang sedang tinggi terutama di kubu Anies-Muhaimin yang sangat menentang hasil quick count."
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Surya Paloh.
Namun Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya, menuturkan pertemuan itu hanya membahas dinamika politik yang berkembang saat ini.
Ia juga berkata terlalu dini apabila pertemuan tersebut diartikan bahwa Nasdem akan bersatu dengan kubu Jokowi lagi.
"Ah terlalu dini, Pak Surya orang yang tegas dengan sikap-sikap beliau. Jadi kita saling menghormati," ucapnya di Nasdem Tower.
Sumber gambar, Getty Images
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Istana Merdeka, pada Minggu (18/02) malam, untuk menjadi "jembatan" atau sebutnya menjembatani sesuatu.
Hal itu disampaikannya usai meresmikan RS Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman dan 20 RS TNI di Jakarta Selatan.
Presiden melanjutkan adapun soal urusan politik, ia serahkan kepada partai-partai. Dia berkata hanya ingin menjadi penghubung komunikasi terhadap semua hal.
"Saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan. Yang penting nanti partai-partai [yang mengurus]. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya."
Ia kemudian berkata, pertemuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan di Indonesia.
Dia pun tak mau ambil pusing terkait pihak mana yang meminta pertemuan itu terlebih dahulu - apakah dari pihak Istana maupun Nasdem.
"Saya kira dua-duanya enggak perlu lah siapa yang undang. Yang paling penting memang ada pertemuan itu dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan negara kita."
'Tidak akan semudah itu'
Meskipun potensi Nasdem kembali masuk dalam bagian pemerintahan Prabowo-GIbran terbuka lebar, tapi pengamat komunikasi politik Silvanus Alvin menilai hal itu tidak akan mudah.
Sikap Nasdem, ucapnya, baru akan kelihatan setelah real count dari KPU selesai. Selain itu koalisi pengusung Anies-Muhaimin memiliki dukungan yang cukup kuat dari masyarakat untuk terus membawa gagasan perubahan.
"Bagaimanapun Nasdem yang pertama membawa narasi perubahan, kalau tiba-tiba berada dalam pemerintahan dan menerima ajakan [koalisi] dan Nasdem mau, saya rasa akan kurang positif impaknya bagi pengusung Nasdem yang di masa kampanye menyuarakan isu perubahan."
"Seakan-akan setelah jagoannya kalah ditinggalkan."
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Belum lagi keberadaan rekan di kubunya yakni Partai Keadilan Sejahtera yang konsisten dengan sikap politiknya menyatakan diri sebagai oposisi. Ditambah sikap PDI Perjuangan yang sudah menyebut siap menjadi oposisi.
Pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, sependapat. Dia meyakini Surya Paloh tidak akan segampang itu meninggalkan koalisi sebelum ada keputusan final dari KPU.
Paling tidak, sambung Ahmad Atang, jawaban diplomatis yang dilontarkan Surya Paloh dalam jamuan makan malam itu adalah "masih menunggu perhitungan resmi."
Bertemu Jokowi, Surya Paloh disebut sedang penjajakan koalisi Prabowo-Gibran
Sumber gambar, Getty Images
Pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh di Istana Negara pada Minggu (18/02) malam memicu banyak spekulasi. Mulai dari dugaan bahwa Surya Paloh dan Partai NasDem diajak masuk koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran hingga "penjinakan" agar Surya Paloh menerima kekalahan dalam kontestasi Pilpres 2024.
Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah "jembatan" bagi urusan partai-partai dalam pertemuan tersebut.
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Surya Paloh.
Namun, Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya, berkata terlalu dini apabila jamuan makan malam tersebut diartikan bahwa partainya akan bersatu dengan kubu Jokowi lagi.
